UTANG PEMERINTAH

UTANG PEMERINTAH

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Makroekonomika Pengantar Semester IV

Pengampu M.Wahyudin, Prof.Dr.

Oleh:

Kelompok VII

1.      Astuti Widyaningsih               (B100150019)

2.      Dyah Retno W                        (B100150034)

3.      Novela Sari A S                      (B100150327)

4.      Hindun Tri A                          (B100150346)

5.      Sonny Tri P                             (B100150348)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

UTANG PEMERINTAH

            Bila pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran daripada mengumpulkan dana melalui pajak, pemerintah akan meminjam dari sector swasta untuk mendanai defisit anggaran. Akumulasi pinjaman tersebut disebut utang pemerintah. Perdebatan tentang jumlah utang pemerintah yang tepat di AS sana tuanya dengan usia negara itu sendiri. Alexsender Hamilton percaya bahwa “utang nasional, jika tidak berlebihan, akan menguntungkan kita semua,” sedangkan Jemes Madison berpendapat bahwa “utang publik adalah kutukan”. Memang lokasi modal nasional dipilih sebagai bagian dari perjanjian dimana pemerintah federal menanggung utang Perang Revolusi dari negara-negara bagian.

1.        Besarnya Utang Pemerintah

       Pada tahun 2001, utang pemerintah federal AS adalah $3,2 triliun. Jika kita membagi angka ini dengan 276 juta, yaitu jumlah penduduk AS, kita temukan bahwa bagian utang pemerintah untuk setiap orang adalah $11.600.

Salah satu cara untuk menilai besarnya utang pemerintah adalah membandingkannya dengan jumlah utang negara-negara lain.

Berapakah Utang Negara-Negara di Dunia ?

Negara	Utang Pemerintah sebagai Persentase GDP
Jepang	119
Italia	108
Belgia	105
Kanada	101
Yunani	100
Denmark	67
Inggris	64
Amerika Serikat	62
Perancis	58
Portugal	55
Irlandia	54
Spanyol	53
Finlandia	51
Swedia	49
Jerman	46
Austria	40
Belanda	27
Australia	26
Norwegia	24

                Norwegia dan Australia yang akumulasi utangnya relative kecil, Amerika Serikat berada di tengah-tengah. Menurut standar internasional, pemerintah AS secara khusus tidak hemat atau boros.

            Menurut sejarah, penyebab utama dari kenaikan utang pemerintah adalah perang. Rasio utang GDP meningkat tajam selama perang dan turun dengan lambat selama masa damai. Banyak ekonom berpendapat bahwa pola sejarah ini adalah cara yang tepat untuk menjalankan kebijakan fikskal.

2.        Masalah Pengukuran

Defisit anggaran pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah dikurangi penerimaan pemerintah, yang sama dengan jmlah utang baru yang dibutuhkan pemerintah untuk mendanai operasinya. Definisi ini tampaknya cukup sederhana, tetapi dalam kenyataannya perdebatan mengenai kebijakan fiskal kadang-kadang mempersoalkan bagaimana deficit anggaran seharusnya diukur

A.       Masalah Pengukuran 1: Inflasi

Pengukuran yang paling tidak kotroversional adalah koreksi terhadap inflsi. Hampir seluruh ekonom sepakat bahwa utang pemerintah seharusnya diukur dalam bentuk riil bukan nominal. Defisit yang diukur seharusnya sama dengan perubahan utang riil pemerintah bukan perubahan utang nominal

Namun demikian, defisit anggaran yang biasa diukur tidak mengoreksi inflasi. Contoh anggaplah utang pemerintah riil tidak berubah dengan kata lain dalam bentuk riil anggaran adalah seimbang. Dalam kasus ini, utang nominal harus naik pada tingkat inflasi yaitu DD/D=p, dimana p adalah tingkat inflasi dan D adalah srok utang pemerintah. Ini menunjukan bahwa DD = pD. Pemerintah akan melihat perubahan utang nominal DD dan akan melaporkan defisit anggaran sebesar pD. Jadi sebagian ekonom percaya bahwa deefisit anggaran yang di laporkan berlebih sebesar pD.

B.       Masalah Pengukuran 2: Aset Modal

Banyak ekonom percaya bahwa penilaian paling akurat atas defisit anggaran pemerintahan memerlukan perhitungan atas aset pemerintahan serta kewajibannya. Kita harus megurangi aset pemerintah dari utang pemerintah. Karena itu, defisit anggaran seharusnya diukur sebagai perubahan utang dikurangi perubahan aset.

Prosedur anggaran yang memperhitungkan aset dan kewajiban disebut penganggaran modal, karena memperhitungkan perubahan modal. Kesulitan utama dalam penganggaran modal adalah sulit untuk memutuskan pengeluaran pemerintah mana yang seharusnya dihitung sebagai pengeluaran modal.

C.       Masalah Pengukuran 3: Kewajiban yang Tidak Dihitung

Sebagian ekonom berpendapat bahwa defisit anggaran yang diukur adalah keliru karena mengabaikan beberapa kewajiban pemerintah yang penting. Contohnya, pensiunan pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah memberikan jasanya kepada pemerintah saat ini, tapi bagian kompensasi mereka dipotong untuk masa depan. Pada dasarnya, ,mereka memberikan pinjaman kepada pemerintah. Manfaat pensium masa depan mereka menunjukan kewajiban pemerintah tidak jauh berbeda dengan utang pemerintah. Namun kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari utang pemerintah, dan akumulasi kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari defisit anggaran.

D.       Masalah Pengukuran 4: Siklus Bisnis

Banyak perubahan dalam defisit anggaran pemerintah terjadi secara otoomatis menanggapi perekonomian yang berfluktuasi. Perubahan otomatis dalam defsit ini bukanlah kesalahan pengukuran, karena pemerintah benar-benar meminjam lebih banyak ketika ressi menekan penerimaan paja dan mendongkrak pengeluaran pemerintah. Namun perubahan ini benar-benar membuat penggunaan defisit untuk memantau perubahan kebijakan fiskal semakin sulit.

Untuk memecahkan masalah ini , pemerintah menghitung defisit anggaran yang disesuaikan secara siklis atau defisit anggaran kesempatan kerja penuh. Hal ini berguna  karena mencerminkan perubahan pada kebijakan tetapi bukan tahapan dari siklus bisnis saat ini.

3.        Pandangan Tradisional  atas Utang Pemerintah

Pemotongan pajak yang didanai oleh utang mendorong pengeluaran konsumen dan mengurangi tabungan nasional.  Kenaikan dalam pengeluaran konsumen ini menyebabkan permintaan agregat yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi dalam jangka pendek, tapi hal ini juga menyebabkan persediaan modal yang lebih kecil dan pendapatan yang lebih rendah dalam jangka panjang.

1.         

2.         

3.         

4.        Pandangan Ricardian atas Utang Pemerinta

Menurut pandangan Ricardian, konsumen melihat ke depan dan karena itu, mendasarkan pengeluaran mereka tidak hanya pada pendapatan sekarang, tetapi juga pendapatan masaa depan yang mereka harapkan. Pandangam Ricardian atas utang pemerintah menerapkan logika konsumen yang melihat ke depan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal.

5.        Perspektif Lain tentang Utang Pemerintah

Menurut pandangan tradisional, defisit angggaran pemerintah memperbesar permintaan agregat dan mendorong output dalam jangka pendek tetapi meng-crowds out modal dan menekan pertumbuhan perekonomian dalam jangka panjang. Menurut pandangan Ricardian, defisit angggaran pemerintah tidak memiliki dampak lain, karena konsumen memahami bahwa defisit anggaran hanya mencerminkan penundaan beban pajak.

a.      Anggaran Berimbang Vs Kebijakan Fiskal Optimal

Di AS, banyak konsumen negara bagian yang menuntut pemerintahan negara bagian untuk  menjalankan anggaran berimbang. Topik yang sering menjadi perdebatan politik adalah apakah Konstitusi federal harus menetapkan anggaran berimbang bagi pemerintah federal juga. Kebanyakan ekonom menentang aturan ketat yang menuntut pemerintah untuk menyeimbangkan anggarannya. Ada 3 alasan mengapa kebijakan fiskal opti,al, kadang menyebabkan defisit atau surplus anggaran.

1.      Stabilisasi Defisit atau surplus anggaran bisa membantu menstabilisasi perekonomian. Pada dasarnya aturan anggaran berimbang akan menarik kembali kekuatan penstabil otomatis dari sistem pajak dan transfer.

2.      Tax Smoothing Defsit atau surplus anggaran bisa digunakan untuk mengurangi distorsi insentif yang disebabkan oleh sistem pajak. Tarif pajak yang tinggi menimbulkan biaya dalam masyarakat dengen menekan aktivitas ekonomi. Karena disinsentif akan menjadi sangat besar pada tarif pajak yang sangat tinggi, maka jumlah biaya sosial pajak  diminimalkan dengan mempertahankan tarif pajak yang relatif stabil bukan membuatnya tinggi dalam beberapa tahun dan rendah pada tahun lainnya.

3.      Redistribusi Intergenerasi Defsit anggaran bisa digunakan untuk menggeser beban pajak dari generasi  sekarang ke generasu mendatang.

b.      Dampak Fiskal terhadap Kebijakan Moneter

Hubungan antara utang pemerintah dengan kebijakan moneter ini, ada sedikit bukti bahwa hubungan ini sangat penting di sebagian negara maju. Misalnya di AS, inflasi menjadi tinggi pada tahun 1970-an, meskipun utang pemerintah relatif rendah terhadap GDP. Para pembuat kebijakan moneter berhasil mengendalikan inflasi pada awal tahun 1980-an. Ketika para pembuat kebijakan fiskal baru saja menjalankan defisit anggaran yang besar dan meningkatkan utang pemerintah. Jadi, meskipun kebijakan moneter bisa diarahkan oleh kebijakan fiskal dalam beberapa situasi, seperti selama hiperinflasi klasik, namun situasi ini tampaknya tidak normal di sebagian besar negara saat ini. Ada beberapa alasan, Pertama kebanyakan pemerintah bisa mendanai defisit dengan menjual utang an tidak perlu mengandalkan seigniorange. Kedua bank-bank sentral seringkali mempunyai indenpendensi yang cukup untuk menahan tekanan politit atas kebijakan moneter yang lebih ekspansif. Ketiga para pembuat kebijakan di seluruh bagian pemerintah mengetahui bahwa inflasi merupakan jalan keluar yang buruk bagi masalah fiskal.

c.       Utang dan Proses Politik

Kebijakan fiskal tidak dibuat oleh malaikat, tetapi melalui proses politik yang tidak sempurna. Sebagian ekonom mengkhawatirkan bahwa kemungkinan mendanai pengeluaran pemerintah dengan berutang membuat seluruh proses politik menjadi buruk.

d.      Dimensi-dimensi Internaasional

Utang pemerintah bisa mempengaruhi peran negara dalam perekonomian dunia. Ketika defsit anggaran pemerintah menurunkan tabungan nasional, hal itu sering menyebabkan defsit perdagangan yang disanai dengan meminjam dari mancanegara

e.                        Hubungan anatar defsit anggaran dan defsit perangangan ini menyebabkan dua dampak lanjutan atas utang pemerintah. Pertama, tingkat utang pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan resiko bahwa perekonomian akan mengalami pelarian modal. Kedua, tingkat utang pemerintah yang tinggi yang didanai oleh utang luar negri bisa menurunkan pengaruh politis negara tersebut dlam percaturan global.

Daftar Pustaka

Mankiw N.Gregory, 2003, Teori Makroekonomi, Erlangga, Jakarta.